Penerapan Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam konteks nyata memberikan banyak contoh yang menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diimplementasikan dalam berbagai sistem hukum. Salah satu contoh konkret adalah penggunaan hierarki norma dalam sistem hukum yang berupaya memastikan bahwa semua hukum di bawahnya harus sesuai dengan konstitusi sebagai norma tertinggi. Misalnya, di banyak negara, setiap undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif harus diuji konsistensinya terhadap konstitusi oleh sebuah pengadilan konstitusi. (Fabio Wolkenstein, “Hans Kelsen On Political Catholicism And Christian Democracy,” European Journal Of Political Theory, 2023, Https://Doi.Org/10.1177/14748851231184999) Pengadilan ini memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip Stufenbau yang diusulkan oleh Kelsen, di mana keabsahan setiap norma hukum harus dapat ditelusuri hingga norma dasar yang memberikan legitimasi pada seluruh sistem hukum.

Konsep Grundnorm dapat dilihat dalam praktek-praktek internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki Piagam yang bertindak sebagai norma dasar bagi semua hukum internasional yang dihasilkan di bawah yurisdiksinya. Semua perjanjian internasional, resolusi Dewan Keamanan, dan tindakan-tindakan lainnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam PBB. Ini menunjukkan bagaimana Grundnorm sebagai sumber legitimasi dapat diimplementasikan dalam konteks hukum internasional untuk memastikan kesatuan dan koherensi dalam tindakan internasional. (Jacob Giltaij, “Hermann Kantorowicz And Hans Kelsen: From Debating Legal Sociology To Constructing An International Legal Order,” History Of European Ideas 48, No. 1 (2022), Https://Doi.Org/10.1080/01916599.2021.1898438.) Implementasi Teori Hukum Murni juga dapat dilihat dalam sistem hukum administratif. Dalam banyak negara, ada hierarki yang jelas dalam norma-norma administratif, di mana peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, regulasi yang dibuat oleh badan-badan administratif harus sesuai dengan undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, dan undang-undang tersebut harus sesuai dengan konstitusi. Hal ini memastikan bahwa ada konsistensi dan kejelasan dalam penerapan hukum administratif, serta memberikan kerangka kerja yang jelas bagi tindakan tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, Teori Hukum Murni membantu memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif didasarkan pada hukum yang sah dan bukan pada kebijakan atau preferensi individu pejabat pemerintah.

Kritik terhadap penerapan Teori Hukum Murni tidak dapat diabaikan. Misalnya, dalam konteks sosial di mana hukum dan moral sering kali sulit dipisahkan, penerapan yang ketat dari Teori Hukum Murni dapat menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Contoh yang sering dikutip adalah dalam hukum pidana, di mana pemisahan yang terlalu ketat antara hukum dan moral dapat mengabaikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari pelaku kejahatan. Penerapan hukum yang murni berdasarkan teks hukum tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan moral dapat menghasilkan keputusan yang legal tetapi tidak selalu adil dalam pandangan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Kelsen sangat penting untuk menjaga objektivitas dan konsistensi, dalam praktiknya, seringkali diperlukan keseimbangan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Dalam konteks hukum konstitusional, penerapan Teori Hukum Murni menghadapi tantangan ketika konstitusi itu sendiri menjadi subjek perubahan atau interpretasi yang kontroversial. Misalnya, dalam situasi di mana konstitusi diubah melalui prosedur yang tidak sepenuhnya demokratis, pertanyaan tentang keabsahan norma dasar muncul. Apakah konstitusi yang dihasilkan melalui proses yang dipertanyakan dapat dianggap sebagai norma dasar yang sah? Ini adalah salah satu contoh di mana penerapan prinsip-prinsip Teori Hukum Murni Kelsen membutuhkan analisis yang mendalam dan interpretasi yang hati-hati untuk memastikan bahwa dasar-dasar legitimasi hukum tetap terjaga. Contoh-contoh implementasi Teori Hukum Murni Hans Kelsen menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks hukum, baik nasional maupun internasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, penerapan prinsip-prinsip ini membantu dalam menciptakan sistem hukum yang objektif, konsisten, dan dapat diandalkan. (Wahyu Prianto Et Al., “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky,” Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan 2, No. 1 2024) Dengan menekankan pentingnya legalitas dan keabsahan normatif, Teori Hukum Murni memberikan kerangka kerja yang penting untuk analisis hukum yang ilmiah dan objektif. Meskipun dalam praktiknya sering kali diperlukan keseimbangan dengan nilai-nilai moral dan sosial, prinsip-prinsip dasar dari Teori Hukum Murni tetap menjadi panduan penting dalam pengembangan dan penerapan hukum modern. Teori Hukum Murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen memberikan fondasi teoretis yang penting dalam memahami dan menerapkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan ilmiah. Konsep utama seperti Stufenbau dan Grundnorm telah membantu menciptakan kerangka hukum yang konsisten dan sah, di mana setiap norma mendapatkan keabsahannya dari norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar yang memberikan legitimasi seluruh sistem hukum. Implementasi teori ini dapat dilihat dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Contoh penerapan prinsip-prinsip Kelsen seperti pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh pengadilan konstitusi dan penerapan hukum administratif menunjukkan bagaimana teori ini dapat membantu menjaga objektivitas dan konsistensi dalam sistem hukum. Penekanan pada pemisahan antara hukum dan nilai-nilai eksternal seperti moralitas dan politik membantu menciptakan analisis hukum yang lebih ilmiah dan objektif. Namun, penerapan Teori Hukum Murni juga menghadapi tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pemisahan hukum dari nilai-nilai eksternal dan realitas sosial yang kompleks. Kritik terhadap pemisahan yang terlalu ketat antara hukum dan moralitas menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sering kali diperlukan keseimbangan antara legalitas dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat.